Bekerja Apa Kita Nanti…?

 

 

Oleh : Muhaimin Iqbal

Setelah tulisan saya sebelumnya dengan judul “Makan Apa Kita Nanti ?”, ada yang menggelitik saya untuk menulis lanjutannya yang tidak kalah pentingnya yaitu tulisan yang berjudul “Bekerja Apa Kita Nanti ?” ini. Secara umum makanan kita sangat erat hubungannya dengan pekerjaan kita. Karena orang harus bekerja untuk bisa makan, maka dalam suatu ecosystem perekonomian – harus ada pekerjaan cukup agar masyarakatnya juga bisa makan cukup. Solusi kecukupan pangan tidak bisa lepas dari solusi kecukupan lapangan kerja.

Saya agak miris ketika Komite Ekonomi Nasional(KEN) kita baru-baru ini mengusulkan bahwa untuk mengatasi pangan kita kedepan, kita harus mencari lahan diluar Indonesia katanya - lihat berita lengkapnya di Detik Finance (13/03/2013). Silahkan para ekonom yang ahli memperdebatkannya, tetapi menurut saya solusi yang konon di berita tersebut sudah sampai ke Presiden R.I. ini – bisa berdampak luar biasa pada kehilangan lapangan kerja di Indonesia.

Saat ini ada sekitar 42 juta orang Indonesia bekerja di sektor pertanian dalam arti luas – termasuk peternakan dlsb. Jumlah ini mewakili sekitar 36 % dari angkatan kerja produktif di negeri ini. Lantas apa jadinya bila rencana KEN tersebut jadi dilaksanakan , Indonesia akan bertanam padi di Laos dan Myanmar, akan beternak sapi di Australia dan New Zealand. Logika mereka adalah karena lahan kita tidak mencukupi, maka menggunakan lahan orang lain tersebut yang paling masuk akal mereka.

Satu masalah mungkin teratasi yaitu produksi beras dan daging, tetapi yang harus dipikirkan adalah apakah rakyat bisa membeli beras dan daging yang diproduksi di luar negeri tersebut ?. Oh gampang solusinya, masih di berita tersebut – produksi beras dan daging tersebut meskipun secara fisik diproduksi di luar negeri – dianggap produksi dalam negeri , tidak dianggap produk impor – mungkin maksudnya agar bebas pajak impor dlsb. ?

Saya tidak tahu, mungkin saya yang bodoh sehingga sulit memahami logika mereka ini. Kita invest di negeri orang – yang dipakai adalah uang kita, bisa dari pajak kita atau uang tabungan masyarakat kita di bank-bank, untuk memakmurkan negeri orang, memberi lapangan kerja di negeri orang, kemudian produknya kita anggap sebagai produk kita, bebas masuk di negeri kita (tanpa pajak impor ?), produknya akan bersaing head to head dengan semua jerih payah petani di negeri sendiri ?

Siapa yang diuntungkan oleh konsep ini ?, tentu para konglomerat yang bisa menanam padi di Laos dan Myanmar, bisa beternak sapi di Australia dan New Zealand kemudian bebas memasukkan produknya ke Indonesia hanya karena dilabeli produk dalam negeri. Sedangkan mayoritas rakyat negeri ini tentu tidak sampai pikirannya untuk bisa bertani dan beternak di luar negeri tersebut - membayangkannya-pun mungkin tidak !

Ini blunder ekonomi sejenis yang pernah dilakukan Orde Baru dengan program Mobnas-nya. Produk yang diimpor bulat-bulat dari negeri asing, ujug-ujug menjadi produk lokal hanya karena disulap mereknya menjadi merek local.

Kita memang krisis produksi kedelai, daging sapi dan kini bawang putih-bawang merah. Tetapi lantas tidak berarti krisis ini diatasi dengan sepihak hanya pada krisisnya itu sendiri, tanpa berfikir luas tentang kesejahteraan secara keseluruhan rakyat negeri ini – khususnya dalam kontinyuitas ketersediaan lapangan kerja.

Negeri ini juga bukan negeri tanpa harapan sehingga kita harus mencari yang dimiliki oleh orang lain. Tidak usah jauh-jauh, kita bisa belajar dari sukses kita sendiri. Pengamalan kelapa sawit misalnya bisa menjadi rujukan.

Source : Situs DitJenBun - Dep. Pertanian RI

Sawit yang awalnya bukan tanaman asli Indonesia, awalnya didatangkan oleh Belanda dari Afrika Barat hanya empat benih. Kini Indonesia merupakan produsen sawit terbesar dunia dengan produksi lebih dari 20 juta ton. Karena tingkat pertumbuhan produksinya yang mencapai rata-rata 12% per tahun selama 40 tahun terakhir, jauh melebihi rata-rata pertumbuhan penduduk yang hanya 1.8% per tahun pada rentang waktu yang sama – maka Indonesia juga memiliki ekses produksi yang bisa diekspor ke berbagai negara lain yang jumlahnya semakin besar.

Terlepas dari pro kontra tentang sawit ini, bahwa yang mendapat manfaat maksimal juga masih para konglomerat – tetapi ada hal yang layak menjadi pembelajaran bangsa ini. Bahwa ada sumber daya yang cukup, yang bisa lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri bahkan juga untuk kepentingan ekspor. Tinggal menggunakan contoh yang sama dengan diperbaiki jenis komoditinya dan struktur kepemilikan usahanya.

Solusi apapun menurut saya intinya kita harus berfikir meng-optimalkan potensi dalam negeri ini, sambil terus mensejahterakan rakyat negeri ini dengan lapangan kerja yang cukup. Bila lapangan kerja cukup, penghasilan cukup – maka insyaallah makanan juga akan terjangkau.

Sebaliknya bila makanan itu dihadirkan dengan memakmurkan negeri lain, menyaingi lapangan kerja sejenis di dalam negeri – apa yang terjadi ?. Ketika beras-beras Laos dan Myanmar tersebut datang, ketika daging-daging sapi Australia dan New Zealand datang – rakyat kita sudah klepek-klepek karena kehilangan pekerjaannya bahkan jauh sebelum kedatangan beras dan sapi asing bermerek lokal tersebut.

Rakyat kita insyaAllah sudah cerdas, maka program Mobnas-pun kandas. Apakan pemerintah beserta para penasihatnya di KEN akan mengulangi kesalahan yang sama ? semoga saja tidak, agar kita semua tetap bisa bekerja dan mampu membeli makanan kita ! InsyaAllah.